aplikasi e government dalam pelayanan publik. Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. aplikasi e government dalam pelayanan publik

Putra Media Nusantara Sedarmayanti. Si. mengetahui dampak diterapkannya aplikasi e-Government dalam layanan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Transformation, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi. PeGi (2013a). E-Government memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet dalam. Jurnal Politik Indonesia. 2. (2023). II. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan e-literacy masyarakat. Title: Polri & aplikasi e-goverrnment dalam pelayanan publik / Dr. EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Oleh MUKHAMAD IFAN FAUZI 217. (2018). id. dengan memberikan pelayanan berbasis e-government. Untuk mengetahui daerah mana saja di Indonesia yang telah. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Selintas ketika kita mendengar e-government, maka yang muncul dalam pikiran kita pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi, jaringan internet pemerintah atau mungkin website pemerintah. 38 Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah. DIMAZ DEWANGGA, 2011, Penerapan E-Government dalam Rangka Menuju Good Governance ( Studi Tentang Penggunaan Website Sebagai Media. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. A. Jurnal of Public Admnistration and Local Government, 2 (1), 1-11. Kata Kunci: Penerapan e-Government, Layanan Pengaduan Publik, Aplikasi PRO Denpasar I. , Citra Annisa, FISIP UI, 2011. Aplikasi E-Government WA. PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik e ISSN xxxx-xxxx Vol. teknologi oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi about 18 hours ago. Pada e- government terdapat konsep-konsep yang menyangkut hubungan secara garis besar, yaitu hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C). Atthahara, H. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 8(1), 27-43. 30 2. Tujuan dari tulisan ini, untuk melihat peranan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah: 1. PENDAHULUAN 1. Keywords: Public Service Quality, E-Government, E-PBB ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait kualitas pelayanan publik dalam penerapan aplikasi E-PBB di BAPENDA Kabupaten Purwakarta. yang diharapkan dapat meningkatan kinerja e- government dalam pelayanan publik. Adapun latar belakang. Regulasi ini mengintruksikan pada seluruh aparatur pemerintah pusat. Namun aplikasi tersebut berpusat pada satu layanan yaitu layanan kesehatan yang ditujukan pada gedung PMCC. Salah satu alasannya ialah. (2022). dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online . Muslimin B. comtidak langsung dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Aplikasi Depok Single Window (DSW) merupakan portal dari gabungan. memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. Keywords: Penggunaan, Efektivitas, Pelayanan Publik, Aplikasi Baruga. viii ABSRTACT Name : Citra Annisa Study Program : Public. Bab 13 menulis tentang optimalisasi peran aplikasi DeMIT dalam mewujudkan . Dan pemerintah pun dalam Inpres No. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah (Dash & Pani, 2016): a. Contoh-contoh yang dapat diambil dari peranan E- Govermenet ini yaitu adanya aplikasi-aplikasi atau website yang bisa digunakan masyarakat untuk. (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasi yang diperuntukan untuk pelayanan publik maupun mendukung fungsi . Selain itu, digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. 2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai. PENDAHULUAN Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. ISBN: 978-623-7710-29-5. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah karena pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara. SALAHUDIN, S. Jurnal Paradigma, Vol. e-Government. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf i tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu. (2018). Upaya Pengembangan E- Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah. Risnandar, Analisis E-Gornment dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan ««««« 194 Menurut Heeks dalam Achmad Djunaedi (2002), e-Government diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antarpemerintah dengan masyarakatnya (G2C), pemerintah dengan pelaku bisnis (G2B), antarinstansi pemerintah (G2G), pemerintah dengan karyawan (G2E), tetapi dalam Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan. PENDAHULUAN 1. (2020). Proses birokrasi yang panjang dan berbelit, terutama di sektor pelayanan publik mampu diatasi dengan memanfaatkan teknologi ke dalam proses administrasinya,Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi “APEKESAH” Di Kota Batam Felas Boniara (1910841033) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yang mewajibkan Kementerian/Lemabaga Negara, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia untuk menerapkan E-Government menjadi dasar bagi Pemerintah tingkat Provinsi dalam melaksanakan E-Government, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas. Implementasi dari good governance, dalam paradigma yang telah berubah ini, pada dasarnya adalah menjadi tuntutan bagi pemerintah local yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka penataan pemerintahan dan pelayanan. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government ( e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. Bahan presentasi Seminar KKP Jurusan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar, Senin, 8 Juni 2015. The government in public services is expected to provide good services to the community so that the community needs effective and efficient time management. E-Government diluncurkan di Malaysia tahun 1997. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Putra Media Nusantara (PMN). Baca Juga. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis Pelayanan Publik, E- menemukan bahwa penggunaan e-government masih membutuhkan Government, Covid-19 pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan dalam hal efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), dan Keywords : dukungan. Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam memberikan pelayanan publik oleh instansi pemerintahan pada era saat ini harus lebih memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan. dalam bingkai e-government, tetapi faktanya sejauh ini banyak kegiatan pelayanan publik disediakan melalui elektronik (Holle, 2011). Fitri Imelda, ‘Studi Komparasi Pelaksanaan Electronic Government di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus. b. Kata Kunci :Strategi Penerapan E-Government, Pelayanan Publik dan E-Complaint . Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat. Aplikasi SAKDINO adalah sebuah inovasi Kelurahan Dinoyo dalam meningkatkan pelayanan. Adapun tujuan penerapan E-Government adalah : Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder- nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri. Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Aplikasi e-Government telah dilakukan baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. D. masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembagunan serta perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Pembangunan konektivitas dan infrastruktur 2. Yurman, Dinda Bellia Trianelivia (2018) Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Program “Sakdino” di Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan Virus Covid-19 seperti menjalankan protokol kesehatan, pembatasan interaksi sosial atau social. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. Konsep e-government ini dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungann dengan public maupun swasta secara lebih baik. Sama seperti KAI Access, ‘Alpukat Betawi’ digencarkan sebagai pengganti metode pelayanan publik konvensional selama masa pandemi COVID-19. Sasongko, Septian Aji. Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. publik). Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia 2 days ago. e-government is desirable and appropriate to the needs of the community and target stakeholders quickly and precisely. 1 Pengertian E- Government Sebagai bentuk pengejawantahan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparatif dan akuntabel, maka kehadiran e-government yang merupakan inovasi pemerintah dalam mewujudkan prinsip e-governance merupakan langkah yang baik bagi transformasi sistem pelayanan sektor publik. 6. Dalam studi terdahulu yang pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayati Nur berjudul “E-government dalam Pelayanan Publik Studi Kasus tentang faktor faktor penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Kabupaten Gresik”harus menyediakan pelayanan publik yang berbasis online. 0" yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4. Pada tahun 2006, Departemen Keuangan. bootstrap3. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. The purpose of this study is to obtain a general description of the effectiveness of Si Cantik in e-government-based licensing public services in Purwakarta Regency. Bagaimana kualitas e-government dalam pelayanan kesehatan di masadimana pelayanan publik oleh pemerintah meningkat secara terintegrasi. 10 MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik) BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA A. Dalam hal pelayanan publik, terdapat tiga aplikasi yang dimiliki oleh Bandung Command Center (BCC) yaitu LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), NTPD 112 dan aplikasi. Kemudian penelitian Nataya Anindita pada tahun 2016 yaitu “Elemen Sukses E-Government Studi Kasus LAPOR di Kota Bandung” menemukan bahwa LAPOR yang merupakan aplikasi pengduanNamun, dalam implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi. Kualitas Pelayanan Publik Melalui E-Government dengan Aplikasi. Dengan adanya e-Government diharapkan akan menjadi salah satu alternative baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik. Banten: Universitas Terbuka. memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Pengembangan aplikasi E-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, ASN dan kesiapan. The research findings indicate that there are supporting. (2019). 1, April 2013: 174. Setidaknya terdapat tiga prinsip yang bisa diadopsi oleh pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanandigunakan untuk pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan atau alat kontrol bagi penerima pelayanan untuk menilai kualitas pelayanan publik atas kinerja penyelenggara pelayanan. Tahap ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun tanggapan secara online. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Beberapa pemerintah. fungsi pegawai, yang sering disebut dengan e-government. Si, Author: Budi Rianto*(penulis)|Tri Lestari. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun. Menggali Potensi E-Government: Transformasi Digital Menuju Pelayanan Publik yang Efisien;. The focus of the study is the application of the Si Cantik Cloud application. Pemerintah daerah diharuskan berupaya untuk dapat melakukan pelayanan publik yang maksimal, berkualitas secara terus menerus. 1. Dalam melakukan penelitian terkait “Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal”, Diperlukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. 1433. Hal ini mutlak harus dilakukan pemerintah sebagai upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan 1 McKinsey&Compay (2018): Government 4. Kehadiran e-government dinilai dapat mewujudkan peningkatan transaksi pelayanan publik mengingat dalam penyelenggaraannya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat tidak terbatas. kepada isu-isu strategis dalam aplikasi e-gov. telah menjadi paradigma baru dalam pelayanan publik. government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. aplikasi e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada beberapa pemerintah daerah kota/kabupaten di indonesia ##plugins. 8). Kota Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1. 1 Februari 2023 pp. pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian yang bermula dengan launching Aplikasi Ogan Lopian pada tahun 2017, kemudian berkembang dengan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian pada tahun 2018. IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI. dengan judul Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan. integrated environment not just for enhanced internal operations but more significantly for a. dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada e-government yang. Penelitian Endah Mustika Ramdani mempunyai kemiripan yang lebih dekat, letak perbedaannya adalah pada integrasi dan skala aplikasi yang digunakan dimana pada penelitian Ramdani – aplikasi e-kelurahan yang dimaksudyang berjudul ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTONIC GOVERNMENT (E-GOV) DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR’. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,. Pengertian e-Government. Tupoksi Badan Perpustakaan. e. Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 186 faktor ini merupakan intisari dari pengembangan e-Government yang pernahmendefinisikan e-government adalah pelayanan public yang dielenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah. KOMPAS. e-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. ·Resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintah terhadap e-government system. dalam pelayanan publik berupa Jogja Smart Service mendapatkan banyak perhatian oleh masyarakat kota Yogyakarta. Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM PROGRAM LAYANAN PERIZINAN ONLINE (LAPERON) DI DPMPTSP KABUPATEN BADUNG Wismayanti1 E-mail : wiwin. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government“, Tahun 2002. Untuk memetakan e-government secara nasional, tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Soedharto, SH Street. Kata Kunci: aplikasi LAPOR!, e-Government, komunikasi pelayanan publik, kota Mataram. 3 Jenis-Jenis Pelayanan Pada e-Government Dalam konsep e-government dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang dikemukakan Richardus (2004:42) yaitu: 1. ” Nurhakim, Tifani, and Dudi Pratomo. 1 Penelitian Terdahulu Dalam tinjauan pustaka, akan disajikan terlebih dahulu beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik khususnya mengenai Jurnal SAWALA Vol 6 No 1, April 2018, 31-48. Masing-masing pelayanan tersebut berisi sub-sub pelayanan yangPengembangan E-Government, 2003) bahwa pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan publik dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, dapat dijangkau secara aktif dan mendengarkan. id memungkinkan desa untuk menyediakan layanan publik secara online seperti administrasi kependudukan, izin-izin, hingga pelayanan kesehatan.